Bupati Karimun Diminta Hentikan Politik Pencitraan

Karimun

Karimun - 

Tokoh masyarakat Kecamatan Kundur, Raja Zuriantiaz, meminta Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, untuk menghentikan politik pencitraan guna menutupi kebijakan pembangunan yang tidak menyejahterakan rakyat.

"Politik pencitraan dari seorang pemimpin merupakan bentuk pembodohan. Masyarakat menginginkan tindakan nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan," katanya di Tanjung Balai Karimun, Kamis (27/1/2011).

Raja Zuriantiaz mengatakan politik pencitraan diri yang dilakukan kepala daerah dapat dilihat dengan gencarnya kunjungan kerja ke pulau walaupun hanya sebatas kegiatan seremonial tingkat desa atau kelurahan.

"Masyarakat memang terhibur dengan kunjungan bupati atau wakil bupati. Hubungan emosional menjadi dekat, namun kedekatan itu sama sekali tidak mengubah taraf hidup," ucapnya kepada kantor berita nasional ANTARA.

Gencarnya kunjungan kepala daerah ke pulau tersebut, menurut dia, justru menghambur-hamburkan keuangan daerah.

"Biaya operasional ke pulau-pulau seharusnya bisa dihemat jika bupati atau wakil bupati mengurangi intensitas kunjungan yang tidak urgen. (Sebaiknya) cukup didelegasikan kepada camat atau satuan kerja perangkat daerah terkait," katanya.

Mantan anggota DPRD Karimun itu juga mengatakan komitmen untuk memakmurkan masyarakat yang disampaikan dalam setiap kunjungan hanya retorika. Hal itu tampak dari kebijakan pembangunan yang tidak memihak masyarakat.

"Porsi anggaran untuk peningkatan usaha kecil dan menengah serta pengentasan kemiskinan sangat kecil," katanya.

Sumber:today.co.id