Kapasitas Masalah Lebih Besar dari Orang yang Menangani
SITUS POLITIK- Sejak ditetapkan pemerintah sebagai lembaga yang khusus menangani dampak semburan lumpur, ternyata peranan BPLS dalam menangani bencana akibat semburan Lumpur Lapindo masih jauh dari harapan. Khususnya warga yang terkena dampak langsung akibat semburan itu.
Hal inilah yang mengilhami PC PMII Sidoarjo untuk menggelar dialog terbuka dengan tema “Penanganan Lumpur Lapindo Dan Peran BPLS” di Café Tropiz, areal Sun City Hotel Jl. Pahlawan Sidoarjo, Kamis (17/11).
Beberapa tokoh penting yang sudah terlibat dalam penanganan lumpur Lapindo turut hadir untuk menjadi nara sumber dialog terbuka. Diantaranya, Prof. Dr. Hardi Prasetyo (Wakil Ketua BPLS), Ir. Khamdani (Assisten I ) dan Badrus Zaman SE, pembantu staf khusus presiden bidang penanganan bencana (Andi Arief) untuk wilayah Jatim. Termasuk Humas BPLS, Achmad Khusyairi.
Dalam paparannya, Hardi Prasetyo lebih banyak menceritakan tentang kronologis terjadinya semburan lumpur Lapindo beserta penanganannya hingga saat ini. Kendati sedikit menjemukan, mayoritas mahasiswa yang hadir memenuhi ruangan Cafe tetap setia memperhatikan sekaligus merespon paparan tersebut.
Sedangkan Ir Khamdani, tampak piawai serta menguasai persoalan dalam menyampaikan paparan-paparan terkait tugas-tugasnya selaku aparat pemerintah.
Selain itu, atas nama pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pihaknya mengakui bila usaha yang telah dilakukan dalam penanganan lumpur Lapindo masih dirasa belum memberikan kepuasan kepada warga. “Tidak semudah membalik telapak tangan,” ujarnya.
Sementara itu, dialog yang dimoderatori oleh Ipunk M. Nizar (Aktifis yang juga korban lumpur Lapindo) tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang patut dijadikan perhatian semua pihak, utamanya pemerintah, BPLS, warga terdampak serta masyarakat luas.
“Kapasitas masalahnya lebih besar, daripada orang yang menangani masalah itu sendiri,” simpul sang moderator mengutip pernyataan Badrus Zaman ketika menyampaikan paparannya.
Betapa tidak, banyak ancaman maupun kerentanan bencana yang mungkin bisa terjadi setiap waktu, namun BPLS selaku pengambil kebijakan dalam penanganan Lumpur Lapindo belum mampu untuk mengatasi.
“Bubble saja, BPLS tidak tahu. Malahan tahunya dari masyarakat. Termasuk penjelasan tentang Bubble itu sendiri, juga tidak paham,” cetus Badrus Zaman dalam paparannya.
Selain itu, Badrus juga mencontohkan ada bayi yang usianya masih enam bulan meninggal dunia yang diduga karena menghirup gas yang ditimbulkan dari bau Lumpur Lapindo juga menjadi persoalan tersendiri, bagaimanakah pembayaran ganti ruginya?
Badrus menambahkan, hal itu merupakan problem serius yang harus segera dilakukan pemecahannya. Misalnya dengan meningkatkan kapasitas orang maupun lembaga. “Karena mereka belum paham,” tutupnya.jan/LI-07
Editor: Noviyanto
SITUS POLITIK INDONESIA