Pembatalan yang dilontarkan Baktiono tersebut bukan tanpa dasar, pasalnya DPRD Surabaya khusunya Komisi D telah menerima puluhan protes dari orang tua siswa terkait pagu 1 % untuk siswa luar darah. "Kami minta kepada Dinas Pendidikan untuk membatalkan penerimaan siswa dahulu, dan kembali pada aturan lama (2011)," ujar Baktiono saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Senin (02/07/2012).
Lebih lanjut, Baktiono mengatakan, bahwa kompalin atau keluhan dari orang tua terkait pagu satu persen tersebut sudah banyak yang ditujukan kepada DPRD Surabaya. dan menyikapi keluhan tersebut Komisi D memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kota untuk menghentikan dulu PPDB 2012. "Dari awal sudah kita tolak aturan itu, tapi tetap saja dilakukan," imbuhnya.
Sementara itu, Masduki Toha anggota Komisi D menilai, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak mengkaji lebih dalam terkait aturan tersebut, sehingga menimbulkan masalah. bahkan masduki menilai Dinas Pendidikan Surabaya ngawur dalam menerapkan aturan tersebut. "Kita ini sudah perigatkan berkali - kali, tapi ndak digubris. ya begini jadinya," pungkas Masduki.(beritajatim.com)
SITUS POLITIK INDONESIA