Politisi PKS Minta Program Raskin Dihapus

SITUSPOLITIK, SUMENEP| Sekretaris Komisi A (bidang Hukum) DPRD Sumenep, Hasan Mudhari mengusulkan pemerintah agar menghapus program beras miskin (raskin) karena dianggap rentang bermasalah dan pelaksanaannya sarat  dengan penyimpangan.

Pernyataan itu disampaikan pada koran Memo, menyikapi banyaknya kasus raskin yang terus berkepanjangan dan seringkali menimbulkan perpecahan dikalangan warga

, bahkan antar kepala desa tertentu dengan masyarakat non partisipan yang pada saat pemilihan Kepala Desa menjadi lawan politiknya.

“Melihat banyaknya kasus raskin yang selama  ini mengarah pada timbulnya perpecahan dikalangan bawah, maka kami mengusulkan kepada pemerintah agar program raskin sebaiknya dihapus dan diganti dengan program lain yang lebih menyentuh pada kaum jelata”, kata Hasan Mudhari, Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep, Senin (17/09).

Dibeberapa desa pelaksanaan raskin sejauh ini memang sering menimbulkan kecemburuan dikalangan warga. Bahkan tak jarang menyeret sejumlah kepala desa pada ranah konflik dengan kalangan oposan yang selama ini secara terang-terangan meminta agar program raskin dicairkan seusai dengan Daftar Penerima Manfaat.

“Faktanya sampai detik ini memang  belum ada kepala desa yang benar-benar serius menjalankan raskin sesuai dengan juknis. Buktinya mereka tidak berani mencantumkan penerima manfaat raskin berikut foto-foto mereka di balai desa masing-masing”,imbuhnya.

Belum lagi gejolak persoalan raskin yang ditimbulkan oleh adanya perubahan pagu, beberapa waktu lalu, lanjut Hasan Mudhari, justru menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi.

“Masyarakat Kalianget Timur misalnya, dengan 15 RT malah sudah berancang-ancang untuk melaporkan BPS ke Polres, itu terjadi karena data penerima raskin dianggap penuh rekayasa. Pokonya saya lebih satuju program raskin dihapus saja”, tegasnya menambahkan.

FERRY ARBANIA/MEMO