ImageDALAM sebuah rapat kabinet, Presiden SBY sempat dibuat terkejut ketika Menkominfo Tifatul Sembiring tiba-tiba menyambar pembicaraan seorang menteri yang tengah membuat paparan di forum terbatas itu. SBY semakin gerah karena apa yang diucapkan Tifatul melenceng dari esensi pembicaraan.
“SBY lantas merespons dengan bahasa tubuh yang menunjukkan rasa tidak berkenannya atas ucapan Tifatul,” ungkap sumber Indonesia Monitor yang ikut rapat kabinet itu, Jumat (16/7).
Tapi, alih-alih menghentikan omongannya, Tifatul terus saja berbicara. Rupanya, menurut sumber, dia tidak paham dengan bahasa tubuh SBY. “Dia baru berhenti ketika SBY memotong pembicaraan,” tutur pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ESDM yang sering mengikuti rapat kabinet itu.
Menurutnya, tak hanya kali itu mantan Presiden PKS itu menyela pembicaraan menteri-menteri lain yang sedang berbicara. Dia menilai Tifatul sering mengundang perhatian peserta rapat kabinet, termasuk Presiden SBY yang memimpin rapat.
“Orangnya terlalu banyak bicara. Seringkali dia bicara bukan pada porsinya. Kadang-kadang pendapat yang harus dilontarkan oleh menteri yang lain, langsung disambar dan dikomentari Tifatul. Padahal dia tidak menguasai permasalahan itu. Di kalangan Istana dia sudah terkenal,” papar sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.
Tak hanya soal “ngelantur” di rapat kabinet, Tifatul saat ini juga sedang dikaitkan dengan isu miring terkait menangnya Amdocs dalam tender perangkat billing system PT Telkomsel. Yang membuat kasus ini jadi heboh, Amdocs diduga merupakan perusahaan Israel, dan Tifatul ditengarai ikut “memperlancar” kemenangan Amdocs dalam proses tender.
Kasus ini merebak setelah anggota Majelis Dewan Syuro PKS itu memberi izin Amdocs mengikuti tender. Presiden Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jusuf Rizal menuding Tifatul ikut terlibat dalam upaya memuluskan keikutsertaan Amdocs dalam tender tersebut.
“Tifatul seolah seperti anak kecil yang diyakinkan oleh bapaknya kemudian percaya begitu saja (bahwa Amdocs bukan dari Israel tapi dari Amerika) dan langsung dijawab ‘yes, Mom’. Maka Amdocs pun memenangkan tender di Telokomsel,” tutur Jusuf Rizal kepada Indonesia Monitor, Sabtu (17/7).
Bahkan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani langsung mendesak Presiden SBY untuk mencopot Tifatul karena dinilai bertanggung jawab atas lolos dan menangnya perusahaan Israel itu dalam tender.
“Ini bukan persoalan sepele, ini persoalan spionase kedaulatan negara, ini soal keamanan negara, sterilisasi informasi dalam negeri,” tegas Ahmad Muzani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/7).
Untuk itu, Muzani akan melobi kolega-koleganya di Komisi I agar bias memanggil Tifatul ke Senayan. “Menkominfo harus jelaskan di Komisi I mengapa kecolongan begini, sampai ada perusahan Israel menjalin perdagangan dengan Telkomsel. Ini bahaya karena mengancam keamanan negara. Kita minta Presiden SBY mencopotnya,” tegas Muzani.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin memastikan, komisinya sudah menjadwalkan untuk memanggil Tifatul dalam forum rapat dengar pendapat (RDP). “Dalam RDP nanti akan kita minta klarifikasinya soal Amdocs dan hal-hal lain, supaya tidak liar informasinya,” ujar Hasanuddin kepada Indonesia Monitor, Sabtu (17/7).
Menurut Hasanuddin, jika melihat kronologi kejadian hingga Amdocs memenangkan tender, hal itu bukan melulu tanggung jawab Tifatul. “Makanya, harus kita pelajari dengan melibatkan unsur-unsur lain seperti BIN,” tuturnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Achmad Rubai menuturkan, jika nyata-nyata Amdocs merupakan perusahaan Israel, hal ini merupakan ancaman serius bagi Indonesia. “Ini menyangkut batas-batas kedaulatan negara kita, terutama menyangkut lalu lintas informasi,” tegas Rubai kepada Indonesia Monitor, Jumat (16/7).
Menurut Rubai, hal ini menyangkut kedaulatan informasi sebuah Negara sehingga sebisa mungkin jangan jatuh ke pihak swasta, apalagi pihak asing. “Bukan hanya Israel, semua asing nggak boleh. Karena asing itu kepentingannya beda dengan kita. Ini pasti karena keteledoran dan kelalaian dari pihak Kemenkominfo. Itu bahkan bisa disebut sebagai pembangkangan,” ujarnya.
Menanggapi kasus ini, elite PKS di TB Simatupang—markas pusat PKS—melihat memang selama ini ada upaya untuk mencoreng citra partainya. Bahkan, tak hanya dalam kasus Amdocs saja PKS disudutkan, tapi juga dalam penyelenggaran Munas III PKS di Hotel Ritz Carlton dan pendeklarasian PKS sebagai partai terbuka.
Terkait isu Amdocs, menurut Ketua DPP PKS Mahfudz Shidiq, memang dipolitisasi sedemikian rupa. Tapi, dia tak berani memastikan apakah itu betul-betul dimaksudkan untuk menyerang PKS atau ada target lainnya.
“Tapi, orang bisa melihat bahwa Amdocs yang menang tender Telkomsel itu adalah perusahaan yang go public. Dan Pak Tifatul sebagai Menkominfo tidak punya kewenangan apapun untuk mengintervensi wilayah Telkomsel. Jadi itu urusan Telkomsel sendiri sepenuhnya,” ujar Mahfudz Shidiq kepada Indonesia Monitor, Minggu (18/7).
Soal pilihan tempat ajang Munas yang bertempat di Hotel Ritz Carlton, Mahfudz berkelit dan mencoba meyakinkan. “Pelaksanaan Munas PKS kemarin di Hotel Ritz Carlton tidak ada kaitan dengan upaya kami untuk mencari dukungan dari Amerika. Dipilihnya Ritz Carlton sebagai tempat Munas hanya karena urusan teknis saja. Kita memang butuh lokasi yang besar yang bisa menampung lima ribu orang dengan harga yang murah dan terjangkau. Dipilihnya hotel itu tidak ada kaitannya dengan pendanaan Amerika Serikat,” elaknya.
Mahfudz juga menjelaskan, pilihan PKS untuk bergeser menjadi partai inklusif, moderat, dan modern, tak terlepas dari refleksi perjalanannya selama 10 tahun terakhir. “PKS berasal dari gerakan keislaman selama 20 tahun. Warna eksklusivitas terlalu kuat. Nah, sekarang PKS ingin dijadikan sebagai gerakan dakwah dan partai politik yang bisa diterima oleh semua kalangan,” katanya.
Ia memaparkan, ada dua pertimbangan mengapa PKS jadi partai terbuka. Pertama, PKS merancang strategi untuk memperbesar basis dukungan tradisionalnya. “PKS sebenarnya punya basis pemilih tradisional, seperti orang-orang yang ada di perkotaan, kalangan terdidik dari kelas menengah ke atas. Ke depan, kita upayakan untuk makin memperbesar basis-basis itu,” paparnya.
Kedua, kata dia, penetrasi dan perluasan jangkauan basis dukungan dari Jawa ke luar Jawa dan ke basis pemilih nonmuslim. “Kita sudah mulai menggarap basis pemilih non-muslim. Walaupun tidak besar persentasenya tetapi di daerah-daerah tertentu masih signifikan, seperti di kawasan Indonesia timur,” ungkapnya.
Dengan dideklarasikannya sebagai partai terbuka, kata dia, PKS menargetkan bisa bertengger menjadi partai tiga besar pada Pemilu 2014. “Kita tetapkan target PKS menjadi tiga besar di Pemilu 2014,” ujar Mahfudz. Untuk mencapai target itu, terang Mahfudz, mau tak mau PKS harus membidik semua segmentasi pemilih, tanpa terkecuali. Bahkan, partisan parpol lain pun tak luput dari bidikannya. “Siapapun dari pemilih mana saja yang menilai PKS sebagai partai yang cocok dengan preferensi politiknya itu yang coba kita galang. Terlepas apakah sebelumnya mereka adalah partisan partai lain,” ujarnya.
Mahfudz tak peduli dengan penilaian miring yang menyebut PKS menyerobot “lahan” partai lain. “Pada Pemilu 2009, PKS memang banyak mengambil para pemilih dari PKB dan PAN. Itu juga karena adanya dinamika di internal PKB dan PAN sendiri. Nanti akan kita garap, terlepas mereka aktif sebelumnya di partai apa,” akunya.
Ia menyadari jika strategi PKS ini lantas menimbulkan kecemburuan partai-partai lain yang basis pemilihnya “tercuri” oleh PKS, dan kemudian melakukan black campaign. “Itu dinamika yang lumrah saja. Kalau soal gesekan atau black campaign dari pihak luar yang ditujukan kepada PKS, bagi kami itu lumrah saja dalam berpolitik,” ujarnya enteng.
Sementara itu, pihak Telkomsel tetap bersikeras bahwa Amdocs merupakan perusahaan asal Amerika. “Amdocs itu perusahaan Amerika, bukan Israel,” tegas Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno, ketika dicecar wartawan soal status partner kerjanya tersebut, usai pembukaan FKI dan ICS 2010, Rabu (14/7).
“Ini urusan korporasi biasa, kenapa kabarnya jadi dibawabawa Israel seperti itu,” imbuhnya.
■ Moh Anshari, Sri Widodo
sumber:www.indonesia-monitor.com
Komentar
Posting Komentar
SITUS POLITIK INDONESIA