SITUS POLITIK INDONESIA

Artayta Suryani - inilah.com  INILAH.COM, Jakarta - Terpidana penyuapan Artayta Suryani bebas hari ini, Jumat (28/1/2011). Ayin bebas setelah mendapat remisi dan menjalani 2/3 masa tahanannya. Pembebasan itu dinilai sbagai cermin bangkrutnya sistem hukum Indonesia. Menurut Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Angger Jati Wijaya, pembabasan Ayin ini menjadi cermin bahwa pemerintah tidak serius memberantas korupsi.. Sebalumnya, Pihak Kemenkum HAM mengklaim pembebasan Artalyta Suryani alias Ayin sesuai prosedur. Namun, Angger berpendapat, seharusnya pembebasan ini jangan dilihat secara normatif saja. "Pembebasan Ayin jangan dilihat terlalu normatif, karena dia sudah menjadi simbol bangkrutnya sistem hukum," kata Angger saat dihubungi, Jumat (28/1/2011). kalau dilihat secara normatif, kata Angger, pembebasan Ayin tidak bisa dikatakan salah setelah menjalani 2/3 masa tahanan. "Namun, persoalannya ini jangan dilihat

INILAH.COM, Jakarta - Kebijakan rezim Hosni Mubarak memblokir situs jejaring sosial Facebook dan Twitter menyulit mahasiswa Indonesia di Mesir. Menurut, Abdu Jalil yang tengah menempuh studi di Universitas Al Azhar, Kairo, akibat pelarangan Facebook dan Twitter, mahasiswa Indonesia kesulitan berkomunikasi dan mencari informasi. "Akun Facebook diblokir. Sebab, melauli FB berita yang terjadi di Alexandria yang bergolak cepat tersebar. Mungkin hal ini khawatir terulang," ujar Abdul kepada INILAH.COM, Kamis (27/1/2011). Mahasiswa asal Madura, Jawa Timur ini menjelaskan situasi di Mesir masih mencekam. Mahasiswa Indonesia terpaksa membatasi diri dalam beraktivitas sehari-hari. "Situasi di sini sedang panas, sudah dua sipil meninggal. Tiap orang asing diperiksa identitasnya, termasuk mahasiswa Indonesia," terangnya. Seperti diberitakan, situasi politik di Mesir bergejolak, rakyat memprotes kepemimpinan Presiden Hosni Mubarak selama tiga dekade tera

Jakarta -  Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengingatkan twitter sebagai ancaman nonmiliter. Siapa pun bisa menggunakannya. Dia meminta twitter diwaspadai. "Yang melakukan itu bukan negara tapi organisasi dan bisa dari dalam, dan ini harus kita waspadai," kata Purnomo dalam rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/1/2011). Purnomo menyebut, ancaman terhadap keutuhan negara saat ini bisa datang dari mana saja. Bukan hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga nonmiliter. "Ancaman ada berbagai macem-macem, ada ancaman militer dan nonmiliter. Kalau di kita ancaman nonmiliter itu lebih besar. Banyak sekarang ancamam non militer kayak twitter, cyber crime dan macem-macem," terangnya. Bagaimana jika ada ancaman lewat twitter? Purnomo mengatakan tidak hanya kementerian pertahanan saja atau TNI yang bisa men

Karimun Karimun -  Tokoh masyarakat Kecamatan Kundur, Raja Zuriantiaz, meminta Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, untuk menghentikan politik pencitraan guna menutupi kebijakan pembangunan yang tidak menyejahterakan rakyat. "Politik pencitraan dari seorang pemimpin merupakan bentuk pembodohan. Masyarakat menginginkan tindakan nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan," katanya di Tanjung Balai Karimun, Kamis (27/1/2011). Raja Zuriantiaz mengatakan politik pencitraan diri yang dilakukan kepala daerah dapat dilihat dengan gencarnya kunjungan kerja ke pulau walaupun hanya sebatas kegiatan seremonial tingkat desa atau kelurahan. "Masyarakat memang terhibur dengan kunjungan bupati atau wakil bupati. Hubungan emosional menjadi dekat, namun kedekatan itu sama sekali tidak mengubah tara

Jakarta -  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap mendukung dibentuknya hak angket mafia pajak. PPP juga mendukung setiap upaya pengungkapan mafia pajak di Indonesia. "PPP akan mendukung setiap upaya pengungkapan mafia pajak. Kita dukung Hak Angket," tegas Wasekjen PPP, Arwani Thomafi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, jakarta, Kamis (27/1/2011). Arwani menilai, presiden SBY juga akan mendukung upaya pengungkapan mafia pajak secara keseluruhan. "Saya yakin Pak SBY juga setuju dengan upaya mengungkap mafia pajak," kata Arwani. Langkah yang diambil PPP ini berbeda dengan dengan PKB dan Golkar. Diman dua partai itu memilih membatalkan dukunganya untuk meneken usulan hak angket mafia pajak. ( fdl / rez ) sumber:today.co.id

Jakarta -  Anggota DPR dari FPKS, Rohmani meminta Kemetrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menarik peredaran buku tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ditemukan di sejumlah SMP di Tegal, Jawa Tengah. "Kemendiknas harus bisa melihat kepentingan pendidikan nasonal harus lebih diutamakan. Jangan menyusupkan kepentingan politik dalam pendidikan kita. Saya minta Kemendiknas menarik buku itu secepatnya," ujar anggota komisi X DPR dari FPKS Rohmani seperti rilis yang diterima www.today.co.id , Kamis ( 27/1/2011 ). Rohmani menilai, isi buku tentang SBY bagus. Namun, Rohmani menyesalkan, kenapa sosok Presiden SBY saja yang dibuat ditulis dan dijadikan pegangan untuk sekolah. "Buku itu bagus. Mengapa SBY hanya saja, mengapa tidak semua Presiden. Kalau mau fair harusnya menyertakan mantan Presiden lainnya," kata Rohmani. Roh

DEPARTEMEN SOSIAL RI PEDOMAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PENGERTIAN 1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya 2. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses PROKESOS dalam rangka MPMK 3. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemis

 Jakarta, Seruu.com - Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, yang menjadi salah satu kordinator lapangan dalam aksi bersama sejumlah elemen di Istana Negara, Jakarta, Senin kemarin  Hendriono, mengutuk tindakan anarkis aparat yang telah bertindak kasar dan memperlakukan mahasiswa secara tidak bermoral. "Saya kira, baru kali ini dalam sejarah HMI, ketua umumnya dinjak-injak aparat kepolisian karena sejak Akbar Tandjung dan Anas Urbaningrum, belum ada demo HMI diinjak-injak aparat secara sadis dan brutal," kata Hendriono Senin (24/01). Menurut Hendriono, karena Ketua Umum PB HMI sudah diinjak-injak, pihaknya akan melakukan aksi pembalasan untuk menggalang massa yang lebih besar lagi di seluruh Indonesia. "Beberapa aktivis HMI akan menggalang solidaritas melakukan aksi balasan di seluruh Indonesia, apalagi tindakan anarkis dan represif kepolisian itu sudah terlihat di televisi. Karena itu, perilaku aparat kepolisian secara brutal ini sudah

JIKA Anda ingin ketahui, sebenarnya banyak wanita yang hanya berpura-pura mencapai orgasme. Dan tentunya, hal tersebut akan bawa dampak yang sangat merugikan bagi si dia. Begitu pula sebaliknya, jika hubungan 'bercinta' selalu diliputi oleh kepura-puraan, ketidakjujuran pada diri sendiri, maka akan membuat pasangan lekas bosan. Hingga hubungan 'bercinta' pun tak lagi dapat menyenangkan. Untuk itu Lelaki CyberNews coba berbagi jurus-jurus capai orgasme si dia, yakni : Jangan Ada rasa malu. Hilangkan sikap malu atau segan Anda pada pasangan dalam hal 'bercinta'. Jangan pernah merasa sungkan menanyakan pada pasangan Anda, titik atau area mana yang harus Anda stimulasi. Lakukanlah pula sebaliknya. Katakan dengan jujur, tindakannya yang tidak Anda sukai atau Anda sukai saat melakukan hubungan intim. Jangan merasa takut bicara benar, sebab ini untuk kepentingan hubungan yang Anda lakukan dengan pasangan. Rayuan Anda dapat merileksasikan piki

Jakarta -  Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan meminta para pihak bisa membedakan kasus Gayus. Menurut Taufik, Kasus Gayus masuk wilayah hukum jangan dikaitkan dengan politik. "Harus bisa dibedakan, mana yang politik mana yang hukum, kasus Gayus kan masuk diwilayah hukum jadi serahkan ke pengadilan," ujar Taufik Kurniwan kepada www.today.co.id, Minggu (23/1/2011). Politikus PAN ini menghimbau, agar semua pihak bisa bijak dalam menanggapi vonis yang diterima Gayus. Kasus Gayus, lanjut Taufik, biar pengadilan yang menentukannya. "Kita harus arif, biar pengadilan yang memutuskan berapun vonis yang diberikan," tegas Taufik. Sekali lagi Taufik meminta, agar kasus Gayus tidak dihubung-hubungkan dengan politik. "Jangan dihubungkan dengan politik, kasus Gayus ada di area hukum (pengadilan)," tandasnya. Seperti d

Jakarta -  Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengundang Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie,  dan Ketua DPP PDIP Pramono Anung, serta Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali pada acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-85 NU 31 Januari. "Mereka akan menjadi pembicara seminar tentang politik Islam dan Islam mainstream," kata ketua panitia seminar Rubaidi MA kepada ANTARA di Surabaya. Sebagaiman dilansir Antara, Minggu (23/1/2011). NU juga mengundang Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, sambung Rubaidi. Dia mengatakan Harlah ke-85 NU akan diawali pengobatan gratis pada 27-29 Januari di Benowo (RSI As Syifak, Surabaya), Gayungan (RSI Jemursari, Surabaya), dan Gedangan (RSI Siti Hajar, Sidoarjo), selain pula donor darah. Tapi, katanya, peng

Gayus H Tambunan - Foto: www.today.co.id/Desri Arvin Jakarta -  Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari menilai, Presiden SBY semestinya memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan kasus Gayus Halomoan Tambunan. Pasalnya, KPK dinilai paling pantas menangani kasus tersebut. "Yang paling pantas memang KPK. Presiden sepatutnya perintahkan KPK ambil alih (kasus Gayus-red), sehingga polemik (Gayus Vs) Satgas tidak berlarut," kata Eva saat berbincang dengan www.today.co.id, Sabtu (22/1/2011). Menurutnya, presiden harus serius menuntaskan kasus mafia pajak tersebut. Karena, dari kasus Gayus tersebut, bisa dikembangkan ke kasus-kasus korupsi lainnya, yang ikut melibatkan oknum pejabat korup di negeri ini. "Ini bila presiden serius menuntaskan. Jika mengambangkan serpti sekarang ya tidak akan tuntas," tandasnya. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvo

Politisi yang juga mantan paranormal, Permadi, memprediksi masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan sampai hingga akhir masa periode kepemimpinannya di tahun 2014 mendatang. "Lihat saja, SBY tidak akan sampai 2014, jika kepemimpinannya masih terus (tidak tegas-red) seperti ini," ujar Permadi kepada www.today.co.id, Sabtu (22/1/2011). Hal ini diungkapkannya terkait ketidaktegasan presiden dalam menangani persoalan kasus mafia pajak. Permadi juga memprediksi, presiden tidak akan mengambil langkah kongkrit untuk menangani kasus mafia pajak. "SBY tentu tidak akan mengambil langkah kongkrit dalam kasus mafia pajak. Kalau dia bereskan ya sama saja bunuh diri dong," kata Permadi. Menurut politisi Partai Gerindra ini, solusi terbaik untuk berbagai persoalan di negeri ini adalah revolusi sosial. Sementara terkait wacana pemakzulan, mantan anggota DPR ini mengatakan hal itu akan sulit untuk dilakukan. karena, presiden telah membuat Sekretari

Presiden SBY. TEMPO/Eko Siswono Toyudho   TEMPO Interaktif , Jakarta - Curhat  Presiden  Soesilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan belum pernah naik gaji selama tujuh tahun di depan perwira TNI dan Polisi dinilai Ketua Badan Anggaran DPR  Melchias Markus Mekeng sebagai sebuah kewajaran. Melchias  malah menganggap, gaji presiden  Rp 59 juta per bulan itu  tak layak karena gaji pimpinan  Bank Usaha Milik Negara bisa mencapai  ratusan juta tiap bulannya. "Kalau Gubernur Bank Indonesia bisa bergaji Rp 200 juta per bulan, Presiden harusnya  bisa lebih sampai Rp 500 juta," kata Melchias kepada Tempo,Sabtu (22/1). Melchias beralasan, tugas dan tanggung jawab Presiden berat. Mulai dari mengurusi persoalan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Gaji para pembantunya di kementerian pun dinilai Melchias juga semestinya naik. Para menteri hanya membawa pulang gaji sekitar Rp 26 juta dari gaji pokok yang hanya Rp 19 juta. "Paling tidak seorang menteri bergaji Rp

TEMPO Interaktif , Jakarta - Mahkamah Konstitusi diminta melarang anggota partai politik menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Kalaupun menjabat, dia harus mengundurkan diri. Permintaan itu diajukan oleh Doni Istyanto Hari Mahdi dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Hamdan Zoelva, Senin (12/4). Pelarangan presiden dan wakilnya aktif dalam partai, kata Doni, sebaiknya diatur dalam Pasal 16 ayat 1 tentang Partai Politik. Saat ini, pasal tersebut hanya mengatur tentang pemberhentian anggota partai politik bila meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, menjadi anggota partai politik lain, atau melanggar aturan dasar dan aturan rumah tangga partai. “Sama sekali tidak menyinggung tentang anggota yang menjadi presiden dan wakil presiden,” ujar Doni. Padahal, lanjut dia, saat seseorang mencapai kedudukan presiden dan wakil presiden, dia tidak lagi menjadi perwakilan dari satu partai tapi sebagai negarawan yang bekerja untuk rakyat. Lagi pula, d

Besar Kecil Normal Presiden SBY (tengah) didampingi Panglima TNI Lasamana Agus Suhartono (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. TEMPO/Eko Siswono Toyudho TEMPO Interaktif , Dihadapan peserta Rapat pimpinan TNI dan Polri di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jumat (21/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono curhat soal gajinya. Presiden mengaku gajinya belum pernah naik selama tujuh tahun menjabat (2004 sampai sekarang). Tak jelas benar apa maksud Presiden mengemukakan unek-uneknya dihadapan peserta Rapim TNI dan Polri itu. Berapa gaji presiden sesungguhnya? Bagaimana dengan gaji pemimpin negara lainnya? Berdasarkan tulisan The Economist pada Juli 2010 bertajuk "Leaders of the fee World", Presiden Indonesia memiliki rasio besar gaji dibanding produk domestik bruto (PDB) per person per tahun di urutan ketiga dunia. Dalam situs itu disebut, Presiden Indonesia mengantongi gaji per tahun US$ 124.171 atau setara dengan Rp 1,12 miliar atau 28

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari sisi politik, kondisi Amerika Serikat saat ini makin lama makin mirip dengan kondisi politik Indonesia semasa puncak kekuasaan Orde Baru. Para pemegang modal membentuk oligarki bisnis yang mengatur arah kebijakan pemerintah. Pemerintah AS juga tak lagi mendengarkan suara rakyat dan menghadapi risiko besar menjadi negara yang tidak demokratis.  Pendapat tersebut disampaikan sejarawan dan peneliti hubungan internasional Bradley R Simpson dari Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, AS, dalam seminar bertema ”Pengaruh Amerika Serikat terhadap Kebijakan Ekonomi dan Politik Orde Baru”. Seminar itu diselenggarakan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) di Jakarta, Senin (17/1). Menurut Simpson, saat ini sebagian besar rakyat AS sebenarnya menentang pemerintahnya, tetapi tidak punya kekuatan untuk memaksa pemerintah membuat berbagai perubahan. ”Pemerintah tidak merespons tekanan-tekanan demokratis

Presiden SBY Jakarta -  Politisi yang juga mantan paranormal, Permadi, memprediksi masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan sampai hingga akhir masa periode kepemimpinannya di tahun 2014 mendatang. "Lihat saja, SBY tidak akan sampai 2014, jika kepemimpinannya masih terus (tidak tegas-red) seperti ini," ujar Permadi kepada www.today.co.id, Sabtu (22/1/2011). Hal ini diungkapkannya terkait ketidaktegasan presiden dalam menangani persoalan kasus mafia pajak. Permadi juga memprediksi, presiden tidak akan mengambil langkah kongkrit untuk menangani kasus mafia pajak. "SBY tentu tidak akan mengambil langkah kongkrit dalam kasus mafia pajak. Kalau dia bereskan ya sama saja bunuh diri dong," kata Permadi. Menurut politisi Partai Gerindra ini, solusi terbaik untuk berbagai persoalan di negeri ini adalah revolusi sosial. Sementara terkait wacana pemakzulan, m

Jakarta -  Dua fraksi besar di DPR RI, PDI Perjuangan dan Partai Golkar, melalui juru bicaranya masing-masing mengharapkan publik tidak mempolemikkan gaji presiden karena hanya akan menambah persoalan yang tidak perlu. "Itu tidak pantas, karena hanya menambah-nambah persoalan yang tak perlu," kata Anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi I DPR RI, Paskalis Kossay kepada ANTARA di Jakarta. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin mengatakan, ada hal-hal lain yang bernilai lebih luhur untuk dibahas dalam membangun karakter bangsa lebih luar biasa di masa depan. Meski demikian, kedua politisi tersebut senada menyatakan bahwa sesungguhnya pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di forum Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang gajinya tak pernah naik selang tujuh tahun, juga tidak perlu terjadi. "

Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Jakarta -  Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari tak heran dengan sepak terjang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Apalagi sampai ada tuduhan mempolitisasi kasus. "Karena memang dia didirikan bukan untuk penegakan hukum tapi untuk kepentingan pak SBY sebagai presiden, jadi rawan politisasi," kata Eva di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/1/2011). Kalau kemudia ada kritikan terkait kinerja Satgas, menurut Eva hal itu adalah lumrah. "Aku gak heran kalau satgas dampak output dari kerja satgas ini tidak substansial," tandasnya. Gayus, usai divonis hukuman 7 tahun penjara di PN Jakarta Selatan, Rabu kemarin (20/1/2011), mengungkapkan kekesalannya kepada Satgas. Gayus menyebut, sekretaris Satgas Denny Indrayana telah mempolitisir kasusnya. sumber: today.co.id

Jakarta -  PDIP menyambut baik upaya membuka kembali kasus skandal Century di DPR. PDIP  ingin kasus ini segera tuntas, karena kasus tersebut sampai saat ini mandek di DPR. "Tentu kami mendukung penuntasan itu," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirati kepada www.today.co.id, Jumat (21/1/2011). Bahkan PDIP siap menggalang dukungan untuk memuluskan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dalam penuntasan skandal Century di DPR. Beberapa fraksi yang sudah memiliki kesepahaman pemikiran dengan FPDIP akan terus didekati. "Kita terus menjalin komunikasi," kata pria yang kerap disapa Ara. Ara mengatakan, penuntasan skandal Century adalah salah satu hasil keputusan Kongres PDIP di Bali tahun lalu. Dengan keputusan itu, lanjut Ara, maka menjadi amanat bagi FPDIP di DPR untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan itu salah satunya bisa dengan menggunakan H

Timnas Indonesia Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, keberhasilan Tim Nasional Sepakbola Indonesia menembus babak final Piala AFF 2011 lalu adalah murni keberhasilan Timnas. Keberhasilan Tim Garuda, menurutnya, tidak ada sangkutpautnya dengan keberhasilan Partai Politik tertentu. "Kalo itu diklaim menjadi sebuah prestasi parpol tertentu maka itu jadi keblinger," ungkap wakil ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/1/2011). Menurutnya, jika keberhasilan Timnas tersebut dianggap bagian dari keberhasilan salah satu parpol tertentu, hal itu merupakan sebuah egoisme sentris yang ditunjukan oleh politisi parpol tersebut untuk melakukan politik pencitraan kepada masyarakat. "Ini menunjukan bahwa ada egoisme sentris dari seseorang yang mengklaim yang menurut saya tidak paham betul," tuturnya. PSSI sendiri, kata dia, tidak memiliki kaitan dengan partai politik tertentu. PSSI, menurutnya, merupakan milik bangsa Indonesia yan

17 January 2011 22:04    Jakarta, seruu.com  - Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) hari ini Senin (17/1/2011) mulai membuka pendaftaran calon Partai Politik (Parpol) untuk Pemilu 2014, yang nantinya akan diverifikasi.  Menurut Direktur Tata Negara Kemenhukham, Asyarie Syihadin , selain verifikasi administratif pihaknya juga akan terjun langsung kelapangan untuk memperkuat hasil verifikasi terhadap parpol yang mendaftar. "Selain memverifikasi, pihak kami juga akan langsung terjun ke lapangan untuk mengecek kebenaran faktual. tapi secara random," jelas Direktur Tata Negara Kemenkumham HAM Asyarie Syihadin, di kantornya, Jakarta (17/1/2011). Dikatakan Asyarie, meski pendaftaran calon partai bakal pemilu 2014 resmi dibuka hari ini, tetapi ruangan khusus untuk pendaftaran parpol - parpol tersebut belum ditentukan. Namun, rencananya akan ditempatkan dilantai 8 gedung Ditjen AHU. "Kalau awal kan masih sepi. Nanti, mendekati akhir baru membludak," ungkapny

Rencananya 12 perubahan peruntukan yang akan segera disahkan oleh DPRD Medan Senin hari ini, dimana tiga diantaranya berada di jalur hijau dianggap sebagai upaya mempercepat penghancuran sumberdaya alam kota Medan. Penegasan keras ini diungkapkan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Muslim Muis kepada wartawan, Senin (17/01/2011). "Digiringnya 12 perubahan peruntukan dimana didalamnya merupakan kawasan jalur hijau menandakan DPRD Medan tidak sensitive terhadap keberlangsungan sumberdaya alam, dan dikap itu merupakan upaya DPRD untuk mempercepat penghancuran lingkungan di Medan," ungkap Muslim. Muslim menilai, Paripurna pengesahan 12 perubahan peruntukan tersebut seharusnya ditolak demi keberlangsungan sumberdaya alam. "Harusnya paripurna ditolak demi keberlangsungan sumberdaya alam," terangnya. Dalam persoalan ini, Muslim menilai seharusnya wakil rakyat tidak mengakomodir pengusaha tertentu demi kepentingan pribadi dan golongan. "Mereka

Jakarta, seruu.com - Terkait dengan hilangnya nama perusahaan tambang raksasa PT Freeport dari 149 perusahaan yang melakukan penggelapan pajak bersama Gayus Tambunan, Bambang Sosatyo selaku anggoto DPR RI Komisi III bidang hukum menduga ada permainan di Kementerian Keuangan cq Dirjen Pajak yang mengarah ke tindakan mafia pajak. "Saya menuntut Kementerian Keuangan cq Ditjen Pajak untuk menjelaskan hilangnya nama Freeport dari daftar perusahaan yang diungkapkan oleh Gayus Tambunan. Nama Freeport semula masuk dalam daftar perusahaan yang ditangani Gayus," papar Bambang melalui pesan singkatnya, Senin (17/1) Bambang juga menjelaskan ketika Polri mengkonfirmasi ke kementerian keuangan, Ditjen Pajak menyerahkan daftar baru yang tidak mencantumkan identitas Freeport. Jelas Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan DPR. Selanjutnta, Bambang berharap agar ada penjelasan secara terbuka dari Kementerian Keuangan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah spekulasi atau dugaa

Di usianya yang ke-10, ibarat tajuk pohon yang mulai meninggi, PKS pun mulai diterpa angin miring, mulai dari isu melepas khittah hingga pro-Israel. Ada apa sebenarnya? ImageDALAM sebuah rapat kabinet, Presiden SBY sempat dibuat terkejut ketika Menkominfo Tifatul Sembiring tiba-tiba menyambar pembicaraan seorang menteri yang tengah membuat paparan di forum terbatas itu. SBY semakin gerah karena apa yang diucapkan Tifatul melenceng dari esensi pembicaraan. “SBY lantas merespons dengan bahasa tubuh yang menunjukkan rasa tidak berkenannya atas ucapan Tifatul,” ungkap sumber Indonesia Monitor yang ikut rapat kabinet itu, Jumat (16/7). Tapi, alih-alih menghentikan omongannya, Tifatul terus saja berbicara. Rupanya, menurut sumber, dia tidak paham dengan bahasa tubuh SBY. “Dia baru berhenti ketika SBY memotong pembicaraan,” tutur pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ESDM yang sering mengikuti rapat kabinet itu. Menurutnya, tak hanya kali itu mantan Presiden PKS itu menyela pembica

14 January 2011 14:37 Jakarta, seruu.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta meminta Pemerintah untuk fokus melaksanakan amanah DPR RI menuntaskan kasus Bank Century daripada mengkhawatirkan kemungkinan "impeachment" atau pemakzulan. "Permohonan uji materi perihal hak menyatakan pendapat yang baru dikabulkan Mahkamah Konstitusi bermula dari kekecewaan anggota DPR terhadap penyelesaian kasus Bank Century yang belum ada ketegasan dari Pemerintah," kata Anis Matta, di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/01). Menurut Anis, Pemerintah tidak perlu khawatirkan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi selesaikan saja kasus Bank Century, maka tidak akan ada "impeachment". Wakil Ketua DPR itu menambahkan, kewenangan penyelesaian kasus Bank Century sudah dilimpahkan dari DPR RI kepada Pemerintah setelah diputuskan melalui Paripurna DPR, pada April 2010. "Jadi silahkan diselesaikan secara adil hingga tuntas

situspolitik- Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menegaskan kebohongan tidak melulu dilakukan oleh pemerintah, tetapi paling tepat dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Ini kepada Presiden kita. Semua sepakat dengan tokoh-tokoh lintas agama itu, bahwa SBY tidak sesuai fakta dan senang pencitraan," kata Ray, dalam diskusi Musim Kebohongan, Sabtu (15/1). Menurut Ray, politik pencitraan pemerintahan SBY menginginkan dianggap selalu berbuat baik di hadapan publik, tetapi belum membenahi pokok persoalannya. Misalnya, dalam kasus Gayus Tambunan, pergantian pimpinan penegak hukum sudah dilakukan, seperti Kapolri bahkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tapi kok semakin hari kasus Gayus semakin terbalik," kata ray. Menurut Ray, untuk pribadi SBY, memang memiliki kemampuan pidato yang luar biasa, tetapi kemampuan dalam hal pelaksanaan membenahi persoalan sangat-sangat biasa. Oleh karena itu, pernyataan beberapa tokoh lintas agama ya

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang MS Kaban mengingatkan kepada para pengurus dan kader partainya bahwa partai politik bukan majelis taklim atau ormas, untuk itu ia kembali menegaskan pada kadernya bahwa orientasi PBB adalah kekuasaan. "Parpol bukan majelis taklim. Manajemen parpol jauh berbeda dengan manajemen majelis taklim," katanya ketika membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) Partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera Utara di Medan, Jumat malam. Manajemen parpol, menurut Kaban, adalah manajemen yang berbicara soal kekuasaan yang pada akhirnya bermuara kepada upaya-upaya merebut kekuasaan itu sendiri. PBB, katanya, juga bukan organisasi kemasyarakatan (ormas), karena "fiqih" ormas sama sekali berbeda jauh dengan "fiqih" parpol. "Karenanya, `fiqih` dan manajemen yang dianut PBB adalah `fiqih` dan manajemen parpol, bukan `fiqih` atau manajemen majelis taklim. Sebagai parpol, orientasi PBB adalah kekuasaan dan PBB juga berbi

situspolitik- Staf Khusus Presiden Bidang Politik Daniel Sparingga mengatakan pernyataan tokoh lintas agama yang menilai Pemerintah telah melakukan kebohongan bisa berimbas pada citra yang telah dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Pernyataan tokoh lintas agama itu adalah sesuatu yang serius dan perlu disikapi, karena implikasi bisa mempengaruhi integritas Presiden," katanya pada diskusi polemik "Musim Berbohong" di salah satu radio swasta Jakarta, Sabtu (15/01). Untuk itu Daniel Sparingga mengilustrasikan, pada saat Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Richard NIxon pada tahun 1970-an, Presiden Nixon dituduh berbohong dalam skandal "Watergate". Presiden Nixon kemudian memutuskan mundur dari jabatannya dan bahkan pada sampul sebuah majalah menampilkan wajah Presiden NIxon berhidung panjang seperti tokoh Pinokio. "Presiden Yudhoyono tidak ingin pernyataan tokoh lintas agama itu menjadi opini publik. Presiden berharap, sangkaan bahwa

13 January 2011 12:08 Jakarta, seruu.com – Kembali mencuatnya wacana reshuffle terkait laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II masih ada yang dapat rapor merah untuk masa kerja tahun 2010. Anggota Komisi III DPR dari PKS Nasir Jamil menyatakan wacana reshuffle kabinet dianggap sebagai sesuatu yang membahanyakan bagi pemerintah Susislo Bambang Yudhoyono untuk saat ini. "Ini bunuh diri, dalam situasi seperti ini mereshuffle kabinet buang-buang energi," ujar politisi PKS, Nasir Jamil, kepada wartawan d-i Gedung DPR, Senayan, Kamis (13/1). Hal ini disampaikan Nasir terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengurangi presentase syarat pengusulan hak menyatakan pendapat, sehingga membuat peluang melakukan impeachment terhadap pemerintah menjadi realistis. Terlepas dari posisi pemerintah SBY yang tidak menguntungkan setelah keluarnya putusan MK, reshuf

7 Hati 7 Cinta 7 Wanita

05 January 2011 15:59 Surabaya, seruu.com - Agak mengejutkan pernyataan dari Ketua umum Ansor, Saifullah Yusuf hari ini, Rabu (05/01). Dengan tegas Ketum yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menolak munculnya calon ketua umum yang bukan duduk di DPR RI. Menurut Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf mengatakan bahwa calon diluar anggota DPR RI dipastikan tidak akan diakomodir dikarenakan tidak memiliki biaya besar untuk memimpin Ansor. "Untuk memimpin Ansor butuh modal besar. Jadi buat calon diluar anggota DPR RI yang tidak punya modal jangan maju sebagai ketua umum. Untuk memperoleh dukungan dari cabang tentunya membutuhkan modal yang kuat,” katanya. Pernyataan Saifullah Yusuf tersebut mementahkan beberapa calon di luar anggota DPR RI salah satunya Maskud Candra Negara. Bahkan, Saifullah Yusuf mengatakan Maskut sebaiknya tidak usah maju sebagai ketua umum Ansor karena tidak memiliki modal yang cukup untuk menggaet dukungan dari cabang, "Dia gak punya mod

31 December 2010 15:35 Jakarta, seruu.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudz MD begitu terkejut ketika Gus Dur dituding terlibat skandal Buloggate yang katanya merugikan uang negara Rp 3 milyar itu sampai beliau dijatuhkannya oleh MPR RI. Dia tidak percaya itu. Mengapa? Kalau Gus Dur mau uang, seorang presiden butuh ratusan milyar pun ada dan itu sah untuk kebutuhan darurat. Mengapa hanya Rp 3 milyar? “Tapi, Gus Dur bilang dirinya tidak perlu uang, tapi perlu serius dalam mengurusi Negara ini. Dan, itulah tugas dan kewajiban saya sebagai presiden. Jadi, saya tidak butuh uang,” tandas Mahfudz MD menirukan ucapan Gus Dur sewaktu menjadi menterinya di era pemerintahan Gus Dur, dalam haul Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (30/12/2010) malam. Oleh sebab itu lanjut mantan menteri pertahanan ini meyakinkan bahwa haul ini adalah untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan orang besar. Misalnya mengapa dan bagaimana caranya seseorang menjadi besar seperti Gus Dur? Itulah

27 December 2010 11:57 Surabaya, seruu.com - Seperti yang diduga sebelumnya, Yenny Abdurahman Wahid putri sulung dari KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai ketua umum PKB Gus Dur dalam muktamar PKB ke III di Surabaya, Senin (27/12/2010). Terpilihnya Yenny sebagai ketua umum sudah diduga sebelumnya, karena tidak ada kandidat lain yang maju mencalonkan diri sebagai ketua umum PKB Gus Dur. Yenny terpilih sebagai ketua umum PKB Gus Dur setelah melalui proses rapat panjang hingga dini hari di area muktamar. “Mbak Yenny sudah resmi jadi ketua umum PKB Gus Dur. Muktamar dipersingkat karena rapat yang membahas arah partai ke depan hingga dini hari. Pagi ini hanya penutupan dan pengesahan dari mbak Yenny sebagai ketua umum PKB,” kata Subhan, salah satu panitia muktamar saat ditemui di area muktamar. Selain Yenny sebagai ketua umum, dalam muktamar III PKB Gus Dur juga memilih KH.Mohammad Sahid sebagai ketua dewan syuro. Sehari-harinya KH.Mohammad Sahid sebagai pengasuh p

27 December 2010 17:23 cak_iminSurabaya, seruu.com - Terpilihnya Yenny Wahid sebagai ketua umum PKB Gus Dur ditanggapi dingin oleh PKB Muhaimin. Bahkan, PKB Muhaimin menganggap muktamar III PKB Gus Dur ilegal dan tidak mewakili partai PKB yang diakui oleh pemerintah. ”Mereka itu siapa, kok mengatasnamakan PKB. Ilegal itu namanya dan segala produk hukumnya juga ilegal. Kalau ada DPC dan DPW yang hadir dan mengatasnamakan PKB itu asal comot karena DPC PKB se Jawa Timur saat ini sedang koordinasi agenda partai di kantor di DPW PKB Jatim,” kata wakil ketua PKB Jatim Mas'ud Adnan dalam keterangan persnya di kantor DPW PKB Jatim, Senin (27/12). Bahkan, Mas'ud Adnan membantah kalau rapat koordinasi DPC PKB se Jatim yang dilakukan oleh DPW PKB Jatim merupakan tandingan dari muktamar III PKB kubu PKB Gusdur.” Tidak, ini agenda rutin partai untuk membahas pengabdian partai kepada masyarakat,” lanjutnya Mas'ud Adnan mengatakan pihaknya tidak akan menghiraukan manuver politi