SITUS POLITIK INDONESIA

Indra J. Piliang Dokumentasikan Kekalahan Golkar Kamis, 08 April 2010 19:08:45 WIB Reporter : Oryza A. Wirawan Jember (beritajatim.com) - Sejarah hanya untuk para pemenang. Agaknya diktum itu tak berlaku bagi seorang Indra Jaya Piliang. Politisi cum intelektual muda Partai Golkar itu justru mendokumentasikan tiga kekalahannya dalam berpolitik dalam buku setebal 568 halaman berjudul Mengalir Meniti Ombak: Memoar Kritis Tiga Kekalahan. Buku

Senin, 26 April 2010 07:33:30 Sumenep – Akhirnya teka-teki siapakah pasangan kandidat calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) telah terjawab. Setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumenep menetapkan 8 pasangan kandidat. Namun dari hasil pleno KPUD ada satu kandidat Mahbub Ilahi dan Hasan Basri (MaHa) terjegal atau tidak memenuhi persyaratan. “KPUD telah memutuskan satu kandidat dinyatakan tidak memenuhi syarat dari 8 calon yang mendaftar. Sehingga terpaksa kami diskualifikasi dan kami coret dari bursa pencalonan,” kata Moh Jazuli Muhtar anggota KPUD Sumenep, saat di wawancarai di kantornya, Senin, (26/04). Menurutnya, pasangan MaHa tidak memenuhi syarat ijasah. Dimana bakal calon wakil bupati dengan nama Hasan Basri ijasahnya tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil cross cek ke Depag Jember menerangkan bahwa, Ponpes Al Ikhlas Dukuh Dempo, Wuluhan, Jember bukan setara SMP/MTs. “Hasil klarifikasi tersebut menyebutkan Hasan Basri dinilai tidak memenuhi persy

  Senin, 05 April 2010 15:52:27 WIB Reporter : Rahardi Soekarno J. Surabaya (beritajatim.com) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku pesimis Indonesia akan terbebas dari praktik korupsi yang sudah menjadi budaya dan mendarahdaging. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya mengaku sudah kehabisan akal dan perlu tindakan lebih tegas lagi bagi para pelaku korupsi. "Banyak teori pemberantasan korupsi, tapi buktinya tidak mempan. Sekarang tinggal diracun saja semua pejabat kita, mungkin negara ini baru bersih dari korupsi," katanya saat membuka acara Sosialisasi MK dan Pengembangan Budaya Sadar Konstitusi bagi anggota Korpri Jatim di Kantor gubernur, Senin (5/4/2010). Menurut Mahfud, di Indonesia saat ini telah banyak buku kar

Fungsionaris Partai Demokrat Somasi Anggota KPU Sumenep Sumenep (ANTARA) - Fungsionaris Partai Demokrat Sumenep, Abdul Mufi Asmara, yang diberhentikan DPP Partai Demokrat sebagai ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, mengajukan somasi untuk anggota KPU Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. "Somasi itu terkait pengajuan bakal pasangan calon pada pemilu kepala daerah (pilkada) oleh Achsanul Qosasi dan Abdul Azis Salim Sabibie sebagai pemimpin DPC Partai Demokrat Sumenep," kata Agus Prajitno, kuasa hukum Abdul Mufi Asmara, di Sumenep, Minggu. Menurut dia, KPU Sumenep seharusnya menolak pengajuan bakal pasangan calon yang diajukan Achsanul Qosasi dan Abdul Azis Salim Sabibie sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep. "Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep yang definitif adalah Abdul Mufi Asmara, karena klien kami hingga sekarang belum menerima SK dari DPP Partai Demokrat yang memberhentikan dirinya sebagai Ketua DPC Par

Sumenep, Meskipun pada pemilukada disumenep secara resmi partai demokrat mendudukan Bambang Mursalin- Muh saleh Abdulah yang bisa disebut Basmalah sebagai pasangan bakal calon Bupati,  namun sejumlah pengurus anak cabang- PAC Partai demokrat yang mengkalim memiliki SK terbaru belum tahu persoalan tersebut. Seperti yang diungkapkan ketua PAC Partai demokrat kecamatan Kalianget Sarqawi, menurut Sarqawi  dirinya bersama sejumlah PAC partai Demokrat yang lain semisal  kecamatan Talango dan Saronggi  belum menjatuhkan dukungannya, karena belum ada rekomendasi atupun intruksi dari DPC. Bahkan kalau memang tidak dilibatkan sama seklai, Maka  PAC partai demokrat kecamatan Kalianget dengan PAC- PAC yang lain akan memberikan dukungan kepada kandidat yang lain. ” Saya tidak mengerti PAC mana yang mendukung DPC, karena kita tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan,  jangan-jangan PAC yang ada adalah PAC Liar, oleh karenanya kalau memang tidak ada

Oleh : Hasni (Staf Divisi Kelompok Basis Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) Banda Aceh   PERAN politik kaum perempuan masih sangat kurang. Kendala utama disebabkan oleh laki-laki dan perempuan dalam memandang dan memperlakukan perempuan. Budaya patriarkhi di kalangan masyarakat mengakar dan mendominasi dalam kehidupan. Bahkan dalam lingkungan terkecil seperti keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat. Terlebih di pedesaan. Label dan cap yang diberikan pada sosok perempuan sangat kental sebagai orang lemah, tidak bermanfaat dan terbelenggu ketergantungan telah didoktrin secara turun temurun. Perempuan dipersepsikan sebagai orang kelas dua yang seharusnya di rumah dan dininabobokkan dengan konsumerisme, hedonisme dalam cengkeraman kapitalisme. Perempuan lemah tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan kekasaran permainan kekuasaan. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan karena patron membentuk perem

 Peran perempuan dalam berpolitik mendapat tempat 30 persen di dunia politik. Namun masih banyak perempuan yang tidak berkeinginan untuk terjun ke dunia politik dan lebih memilih pekerjaan profesional, seperti di bidang kedokteran, bisnis, dan PNS. Hal tersebut diungkapkan Hj R Syahniar Usman, Ketua KPPG Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, saat ini partai politik sudah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke kacah politik. ''Kebanyakan perempuan yang berkecipung di partai politik cuma sebagai pengembira saja, seharusnya perempuan yang ingin terjun ke politik harus di sturktur inti,'' ungkapnya. Apalagi sesuai dengan Undang-Undang menyebutkan peranan perempuan untuk di politik 30 persen dan pria 70 persen. Dengan begitu, para perempuan yang terjun ke parpol bisa menyuarakan keinginan kaum perempuan. Selain sudah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai jumlah kuota perempuan yang harus terpenuhi dalam kuato partai. Masih banyak partai yang

Konferensi ini merupakan bagian dari acara peranan wanita di dunia politik di indonesia. Disamping pembentukan kerja secara Webwite, konferensi ini juga bertujuan untuk bertukar pengalaman dan berdiskusi mengenai masalah politik. pada Sel, 30 Juni - Ra, 1 Juli 2009 Lokasi  Swiss-Belhotel, Jayapura, Propinsi Papua   Kantor Perwakilan di Indonesia dan Timor Timur Mitra Satu-Satunya Dunia http://www.kas.de/proj/home/events/64/20/year-2009/month-6/veranstaltung_id-36672/index.html  

SBY menggerakan operasi sospol gaya Soeharto untuk melanggengkan kekuasaan. Sembilan jenderal direkrut sebagai operator lapangan. MALAM baru beranjak ketika seorang aparat keamanan berpakaian preman mampir ke sebuah kedai minuman di pojok Jakarta, beberapa bulan lalu. “Ada mie instan?” tanyanya, membuka pembicaraan. “Ada, Pak. Goreng apa rebus?” “Rebus, pakai telor ya .” Sambil menunggu mie rebus pesanannya, pria berjaket hitam dan bercelana jeans   itu menyalakan sebatas rokok. Sesekali dia mengintip ke belakang, penasaran karena mie rebus pesanannya tak kunjung dihidangkan. “ Kok lama amat, emang masak pakai apaan,” cerocosnya, ketika mie instan pesanannya tiba. “Pakai kayu, Pak.” “ Kok pakai kayu?” “Mau pakai minyak tanah, nggak ada. Kalau pun ada sekarang harganya mahal. Mau pakai gas, susah juga nyarinya . Kalau pun ada, takut meledak.” “Itulah kebijakan JK (Jusuf Kalla).” Obrolan itu diungkapkan oleh mantan anggot

Istana mulai kasak-kusuk di arena Muktamar NU (Nahdlatul Ulama). Siapa Ketua PBNU pilihan Yudhoyono? SELASA (23/03) siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan membuka acara Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32 di Celebes Convention Center, Makassar, Sulawesi Selatan, yang dihadiri sekitar delapan ribu peserta. Ajang lima tahunan kaum sarungan itu nantinya akan menentukan siapa ketum umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2010-2015. Setidaknya ada enam nama kiai kondang yang akan meramaikan bursa NU 1. Di antaranya KH Masdar F Mas’udi, KH Said Aqil Siradj, H Ahmad Bagdja, H Slamet Effendy Yusuf, KH Salahuddin Wahid, dan KH Ali Maschan Musa. Sementara untuk bakal calon Rais ‘Am, mencuat nama KH Hasyim Muzadi, KH Sahal Mahfudh, KH Ma’ruf Amin, Habib Luthfi bin Yahya, KH Mustofa Bisri, dan KH Maimun Zubair. Ketua panitia pusat Muktamar NU KH Hafidz Usman mengatakan, pengurus wilayah yang sudah terdaftar 33 wilayah, 473 pengurus cabang, dan 14 pengurus c

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta 17 March 2009 www.indonesia-monitor.com   SALAH satu misi pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam jabatan publik dan politik di dalam masyarakat. Sebagai contoh, penambahan jumlah politisi perempuan di parlemen. Pada Pemilu 2004, jumlah politisi perempuan di DPR berkisar 11,6 persen.  Jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan pengesahan UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 yang mengatakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Undang-undang politik itu makin menjamin peluang bagi peningkatan  keterwakilan perempuan di arena politik. Namun di sisi lain menjadi tantangan bagi perempuan untuk meyakinkan masyarakat maupun partai politik, apakah mereka layak berkompetisi dengan  kaum laki-laki. '; writethis(jsval);//--> <img src="http://www.blogger.com/img/object_element.gif" class="BLOGGER-object-element tr_noresize tr_placeholder" id="ie