SITUS POLITIK INDONESIA

Mempertanyakan Moral dan Etika DPR? PERNYATAAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tentang jual beli pasal di DPR masih menjadi polemik hingga saat ini. Beberapa waktu lalu Mahfudmengungkapkan ada jual beli Pasal di DPR RI, praktik jual beli tersebut berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atau terancam dengan keadaan pasal-pasal tersebut. Agar pasal-pasal tidak merugikan dan mengancam kepentingan perusahaan atau isntitusi tertentu, mereka meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghapus atau mengubah pasal dengan berbagai iming-iming. Ketua DPR Marzuki Ali menanggapinya secara emosional dan meminta Mahfud untuk tidak asal bicara. Mahfud menyatakan heran dirinya diminta menunjukkan bukti, yakni bukti adanya jual beli pasal di DPR. Sejumlah pihak pun menuding Mahfud sedang mencari sensasi. Jual beli pasal tidak sama dengan jual beli cabai di pasar. Pelaku bertransaksi dengan sangat canggih sehingga tidak ada bukti terjadinya transaksi. Iba

                                                                                                                                                                            TRIBUN NEWS/HERUDIN Calon pimpinan KPK, Irjen (Purn) Aryanto Sutadi, saat menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat komisi III DPR Jakarta Pusat, Senin (28/11/2011). Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK kembali dilanjutkan setelah tertunda minggu lalu akibat belum lengkapnya syarat administrasi. SITUSPOLITIK.COM, JAKARTA-   Irjen (Purn) Aryanto Sutadi, calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengaku, jika terpilih sebagai salah satu pimpinan KPK, ia tetap akan menindak rekan satu korpsnya, yakni kepolisian, jika melakukan korupsi. Hal itu dikatakan Aryanto saat   fit and proper test   Capim KPK di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (28/11/2011). Aryanto mengatakan, jika terpilih, ia akan menemui Kepala Polri. "Pak (Kapolri), saya sekarang jadi pimpinan KPK. M

KOMPAS.com/INGGRIED DWI WEDHASWARY Ketua Dewan Pengarah Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar Rizal Mallarangeng SITUS POLITIK-  Berpolitik saat ini seharusnya tak hanya menjadi ajang perdebatan wacana, baik pribadi seseorang maupun kekuatannya. Politik harus menjadi perdebatan konkret tentang jalan mencapai kesejahteraan. Menurut Ketua Dewan Pengarah Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar Rizal Mallarangeng, peningkatan kesejahteraan rakyat yang harus jadi ukuran pertarungan partai politik saat ini. Rakyat sudah terlalu letih menghadapi perdebatan elite politik yang tak berujung pada peningkatan kesejahteraan mereka. "Politik ini bukan hanya perdebatan wacana, pribadi dan kekuatan. Tetapi perdebatan yang konkret jalan mencapai kesejahteraan yang lebih besar," kata Rizal seusai pelantikan Balitbang Partai Golkar di Jakarta, kemarin. Rizal mengatakan, sejarah kelahiran Golkar mengajarkan agar ada cara baru ketika politik terlalu sumpek dengan perde

SITUS POLITIK, Jakarta  - Masyarakat saat ini kecewa pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bila pimpinan KPK mendatang bisa menyelesaikan empat kasus, yang saat ini tengah menjadi sorotan, diharapkan kepercayaan publik pada lembaga ini kembali ada. Trimedya Pandjaitan menyatakan hal itu saat diskusi  Sindo Radio , bertajuk "Cari Pimpinan KPK aja Kok Repot?", di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (26/11). "Saya pikir masyarakat sejak awal kecewa pada KPK, tapi bila empat kasus diselesaikan mudah-mudahan mereka kembali percaya." Politisi PDI Perjuangan ini merinci detail empat kasus yang menjadi PR KPK itu. Pertama, kasus korupsi yang melibatkan Nunun Nurbaiti. Sejak awal, pihaknya menilai KPK tidak serius melakukan penyelidikan terhadap kasus cek perjalanan, saat pemilihan Deputi Gubernut Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom, pada 2004. KPK hanya sibuk mengurusi penerima cek, namun yang memberinya sama sekali "tidak disentuh". "Sebanyak 42

SITUS POLITIK, Jakarta  - Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menegarai adanya skenario untuk mengulur waktu uji kepatutan dan kelayakan  (fit and proper test)  calon pimpinan KPK, demi kepentingan calon tertentu. Pernyataannya ini terkait dengan temuan Komisi III DPR tentang keganjilan surat kuasa pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) delapan calon pimpinan (capim) KPK. "Saya mencium itu, waktu itu saya mengusulkan Kamis malam di  fit and proper test  satu calon, tapi mayoritas menolak," ujar Trimedya, dalam diskusi di  Sindo Radio , bertajuk "Cari Pimpinan KPK Aja Kok Repot?" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (26/11). Atas molornya waktu seleksi itu, dia mengaku kecewa. "Saya kecewa mengulur-ulur dan mengendus adanya upaya sengaja memundurkan." Dia menduga adanya desakan sejumlah fraksi di DPR yang memilih Senin (28/11) untuk melakukan  fit and proper test,  merupakan indikasi adanya skenario secara sengaja. "Saya menciu

SITUS POLITIK.COM- Dewan Perwakilan Daerah RI mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya saing melalui peningkatan sumber daya politik bagi pemberdayaan dan kemajuan daerah. "Di satu sisi pemerintah daerah berusaha memajukan daerahnya dengan meningkatkan semua potensinya serta di sisi lain DPD RI sebagai lembaga negara yang merupakan representasi daerah juga memiliki amanah dalam pengawasan daerah," kata Ketua DPD RI Irman Gusman di Jakarta, Jumat. Irman Guman menyampaikan hal itu di hadapan sekitar 130 orang peserta Rapat Kerja Daerah Sekretariat Jenderal DPD RI dengan tema "Sinergisme untuk Efektivitas Pemberdayaan Daerah melalui Konsolidasi Sumber Daya Politik, di Jakarta yang berlangsung sampai 26 November 2011. Peserta rapat kerja daerah terebut adalah sekretaris daerah pemerintah provinsi dan jajarannya yakni masing-masing tiga orang dari setiap provinsi di Indonesa. Irman Gusman menjelaskan, secara umum tugas-tugas DPD RI meliputi, legislasi,

Deputi Menteri BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin (FOTO ANTARA) Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sumaryanto Widayatin, menyatakan bahwa pemerintah perlu menguasai secara maksimal sumber energi yang ada di wilayah perbatasan. Ia mengakui penguasaan sumber energi di wilayah perbatasan Indonesia sejauh ini belum maksimal dilakukan oleh pemerintah. "Saya kira itu masih jadi tantangan. Ketahanan dan keamanan di perbatasan akan jadi lebih bagus bila penguasaan sumber energi itu dilaksanakan dan dikuasai secara maksimal," kata Sumaryanto usai seminar Penguasaan Sumber Daya di Wilayah Perbatasan NKRI Dalam Mendukung Dan Ketahanan Energi Menuju Kemandirian Bangsa di Gedung Medco Jakarta, Kamis. Sumaryanto menyebutkan, sekarang Indonesia memiliki cadangan sumber energi seperti panas bumi yang sangat besar namun belum didayagunakan dengan baik dan masih memakai batubara. "Kita punya cadangan panas bum

Rachmawati Soekarnoputri SITUS POLITIK- Sosok Putri ke-tiga alm. Presiden Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri yang juga dikenal sebagai pemimpin Yayasan Pendidikan Soekarno, mengecam para elit politik yang menurutnya berada di menara gading. Menjawab pertanyaan wartawan mengenai masalah pernikahan Edie Baskoro (Ibas) yang dilangsungkan Kamis, (24/11), pendiri Partai Persatuan Bangsa Indonesia ini mengatakan, ”Saya melihat dari kacamata, saya pikir udah jodoh akan begitu antara Ibas dan Aliya. Cuma saya dengar keluhan dari masyarakat kenapa kok musti menikah di Istana Cipanas, walaupun ada keinginan di tempat itu ada memory pertemuan mereka, tapi kalau ada aspek mengganggu masyarakat sekitarnya harusnya diperhitungkan,” jelasnya kepada LIcom di sel-sela Wisuda IX Universitas Bung Karno di Jakarta, Kamis, (24/11/2011). Apakah pernikahan anak presiden sekarang yang menghabiskan biaya Rp 12 milyar termasuk pemborosan? Rahmawati mengatakan, “Kalau kita konsisten dengan dul

SITUS POLITIK- Sekretaris Daerah Kota Semarang Akhmad Zaenuri dan dua orang anggota dewan DPRD Kota Semarang yakni Ketua Fraksi PAN Agung PS, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat yang juga sekaligus Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Sumartono, Kamis (24/11) ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya diperiksa dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi karena menyuap aparatur pemerintah. Kedua anggota dewan diperiksa di halaman parkir Balaikota Jalan Pemuda selama dua jam. Mereka dimasukkan ke dalam mobil toyota inova hitam bernomor H 95 A untuk diperiksa KPK. Dari pemeriksaan yang berlangsung selama dua jam itu, KPK mendapati sejumlah amplop berisi uang yang diduga suap terkait pengesahan RAPBD 2012 Kota Semarang. Barang bukti tersebut berupa uang sejumlah Rp 50 juta yang terbungkus amplop putih di mobil dinas Agung PS. Setelah diperiksa, keduanya dibawa pihak KPK. Berbeda halnya dengan, Sekda Akhmat Zaenuri, pemeriksaannya dilakukan selama satu ja

SITUS POLITIK- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih menyelidiki kasus dana talangan Bank Century. Saat ini masih menunggu hasil audit forensi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ya kami tunggu hasil audit forensik tersebut. Hingga kini KPK belum menerimanya,"  kata Wakil Ketua KPK M Jasin dalam pesan singkat, Kamis (24/11). Sebelumnya, Ketua BPK Hadi Purnomo di hadapan Timwas Century menyatakan, dalam pemeriksaan investigatif lanjutan pihaknya menemukan fakta-fakta lain yang memperkuat fakta sebelumnya. Menurut Hadi, di dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 86,82 juta transaksi. Dari jumlah tersebut lalu dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria nilai transaksi di atas Rp 400 juta atau yang dianggap tak wajar. Dari kriteria itu, lalu ditemukan 469.067 transaksi tak wajar. Penelitian lebih lanjut menemukan terdapat 2.828 nasabah dengan 4000 rekening yang perlu didalami lebih lanjut. Secara keseluruhan

Martha Mencari Anaknya, Hasil Hubungan Gelap dengan Jaksa Martha Indah Sapriani, mantan napi yang disetubuhi jaksa. Foto inzet: Hari Soestopo. SITUS POLITIK- Simanjutak menegaskan, Kajati Jatim Palty akan menindak tegas anak buahnya bila terbukti melanggar. Hal tersebut disampaikan pada wartawan di gedung Kejati Jatim, Senin (21/11/2011) sore. Pihaknya juga menegaskan tidak ada intervensi. Bahkan ia menjamin keselamatan dan keamanan Martha apabila ada pengancaman atau intervensi dari pihak Hari Soetopo. “Kalau sampai Hari mengancam, silahkan pelapor langsung telepon saya saja,” ujar Simanjutak lugas. Lanjut Simanjutak, saat ini pihaknya menunggu hasil pemeriksaan Aswas. Kalau memang hasil menyimpulkan Jaksa Hari Soetopo terbukti melanggar kode etik, maka kami akan tindak tegas, “Tidak ada kompromi. Apabila terbukti bersalah pelanggaran asusila akan dijatuhkan tindakan tegas,” tegasnya. Seperti diberitakan Martha Indah Sapriani, mantan narapidana dihamili Jaksa Ha

SITUS POLITIK-   Setelah sempat diciduk polisi lantaran ikut demo di Kantor Konsulat Amerika Serikat (AS), empat aktivis lingkungan Filipina akhirnya dipulangkan ke negaranya. Polisi mengamankan mereka di hotel tempat mereka menginap di Sanur, Denpasar Selatan, Jumat (19/11/2011), dengan sangkaan terlibat demo. Polisi mengantongi bukti-bukti foto mereka, ikut turun ke jalan bersama gabungan aktivis Indonesia lainnya guna menolak penyelenggaraan KTT ASEAN ke-19 serta menolak intervensi Presiden AS di ASEAN. Keempat aktivis itu masing-masing Manjet Lopez, Rhoda Viajar, Malou Tabios dan Lidy Nacpil. Hanya saja, setelah bebarapa jam menjalani pemeriksaan, Polda akhirnya melepas mereka kembali. “Mereka sudah pulang ke negaranya, namun statusnya bukan dideportasi karena tidak adanya pelanggaran keimigrasian,” kata Wihartono dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Bali yang mendampingi para aktivis Filipina, Minggu (20/11/2011). Manjet dan Rhoda lebih dulu pada pulang pada S