SITUS POLITIK INDONESIA

situspolitik,Jakarta  - Pengamat hukum dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menyayangkan sikap Markas Besar Polri menyewa sejumlah penasihat hukum yang juga pengacara tersangka kasus simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Hifdzil menilai keputusan Polri itu akan dinilai negatif oleh publik. "Institusi akan dinilai buruk karena diduga akan membuat skenario melawan hukum. Indikasinya, menyewa penasihat hukum yang juga pengacara tersangka," ujar Hifdzil saat dihubungi, Selasa, 14 Agustus 2012.

situspolitik,Jakarta  - Pengamat hukum dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menyayangkan sikap Markas Besar Polri menyewa sejumlah penasihat hukum yang juga pengacara tersangka kasus simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Hifdzil menilai keputusan Polri itu akan dinilai negatif oleh publik. "Institusi akan dinilai buruk karena diduga akan membuat skenario melawan hukum. Indikasinya, menyewa penasihat hukum yang juga pengacara tersangka," ujar Hifdzil saat dihubungi, Selasa, 14 Agustus 2012.

situspolitik,Jakarta  - Pengamat hukum dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menyayangkan sikap Markas Besar Polri menyewa sejumlah penasihat hukum yang juga pengacara tersangka kasus simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Hifdzil menilai keputusan Polri itu akan dinilai negatif oleh publik. "Institusi akan dinilai buruk karena diduga akan membuat skenario melawan hukum. Indikasinya, menyewa penasihat hukum yang juga pengacara tersangka," ujar Hifdzil saat dihubungi, Selasa, 14 Agustus 2012.

situspolitik,Jakarta  - Pengamat hukum dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menyayangkan sikap Markas Besar Polri menyewa sejumlah penasihat hukum yang juga pengacara tersangka kasus simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Hifdzil menilai keputusan Polri itu akan dinilai negatif oleh publik. "Institusi akan dinilai buruk karena diduga akan membuat skenario melawan hukum. Indikasinya, menyewa penasihat hukum yang juga pengacara tersangka," ujar Hifdzil saat dihubungi, Selasa, 14 Agustus 2012.

situspolitik,Jakarta  - Pengamat hukum dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menyayangkan sikap Markas Besar Polri menyewa sejumlah penasihat hukum yang juga pengacara tersangka kasus simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Hifdzil menilai keputusan Polri itu akan dinilai negatif oleh publik. "Institusi akan dinilai buruk karena diduga akan membuat skenario melawan hukum. Indikasinya, menyewa penasihat hukum yang juga pengacara tersangka," ujar Hifdzil saat dihubungi, Selasa, 14 Agustus 2012.

situspolitik,Jakarta  - Pengamat hukum dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menyayangkan sikap Markas Besar Polri menyewa sejumlah penasihat hukum yang juga pengacara tersangka kasus simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Hifdzil menilai keputusan Polri itu akan dinilai negatif oleh publik. "Institusi akan dinilai buruk karena diduga akan membuat skenario melawan hukum. Indikasinya, menyewa penasihat hukum yang juga pengacara tersangka," ujar Hifdzil saat dihubungi, Selasa, 14 Agustus 2012.

situspolitik,Jakarta  - Pengamat hukum dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menyayangkan sikap Markas Besar Polri menyewa sejumlah penasihat hukum yang juga pengacara tersangka kasus simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Hifdzil menilai keputusan Polri itu akan dinilai negatif oleh publik. "Institusi akan dinilai buruk karena diduga akan membuat skenario melawan hukum. Indikasinya, menyewa penasihat hukum yang juga pengacara tersangka," ujar Hifdzil saat dihubungi, Selasa, 14 Agustus 2012.

Jakarta  - Pengamat hukum dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, menyayangkan sikap Markas Besar Polri menyewa sejumlah penasihat hukum yang juga pengacara tersangka kasus simulator kemudi, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Hifdzil menilai keputusan Polri itu akan dinilai negatif oleh publik. "Institusi akan dinilai buruk karena diduga akan membuat skenario melawan hukum. Indikasinya, menyewa penasihat hukum yang juga pengacara tersangka," ujar Hifdzil saat dihubungi, Selasa, 14 Agustus 2012.

JAKARTA  - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tegas membantah testimoni mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, soal skandal bailout Bank Century. Bahkan untuk membuktikan bahwa berita tersebut adalah bohong, SBY bersedia memberikan transkrip utuh berikut rekaman video pertemuan tersebut. "Rekaman kaset pertemuan itu masih utuh. Tayangan videonya, beserta foto dokumentasi. Kalau mau ditambahkan ada catatan dari masing-masing menteri masih ada. Transkrip lengkap akan saya bagikan malam ini. Tidak ada kata-kata Bank Century, apalagi bailout," tegas SBY dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/8/2012) malam.

Antasari Azhar (Foto: Koran Sindo) JAKARTA  - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar agar membongkar pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan para pejabat terkait skenario pencairan bailout Bank Century di pengadilan. "Antasari biar dipanggil DPR atau di pengadilan untuk berbicara di sana," ujar JK, sapaan Jusuf Kalla, usai mengunjungi korban kebakaran di Tambora, Jakarta Barat, Selasa (14/8/2012).

Misbahol Munir - Okezone Selasa, 14 Agustus 2012  12:36 wib Jokowi-Ahok (foto: Heru H/okezone) JAKARTA - Meski Wali Kota Solo Joko Widodo berhasil melakukan perubahan di Kota Solo, belum tentu pria yang kerap disapa Jokowi itu mampu melakukan perubahan terhadap DKI Jakarta. Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPP PKS, Anis Matta, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2012).

SITUSPOLITIK, JAKARTA -  Sebagian kalangan menilai dihentikannya penyelidikan atas ceramah Rhoma Irama yang diduga berbau SARA (Suku Agama Ras dan Antargolongan) menjadi preseden buruk bagi kinerja lembaga pengawasan Pemilu. Panwaslu DKI menilai ceramah Rhoma Irama tidak memenuhi unsur kumulatif pelanggaran kampanye yaitu unsur dilakukan oleh tim pasangan calon, penyampaian visi dan misi, mengajak untuk memilih pasangan tertentu dan menggunakan atribut kampanye.

Situs social media paling populer, Facebook, membuka aplikasi game judi dengan taruhan uang (real money) di London, Inggris. BBC melaporkan, ini merupakan aplikasi pertama dari Facebook --yang terus turun nilai sahamnya-- yang melibatkan uang dan berbau judi. BBM menyebut aplikasi baru Facebook tersebut sebagai "a real-money gambling app". Dengan demikian, Facebook bukan lagi sekadar social media melainkan situs judi online.

SITUSPOLITIK- Kroni bisnis sudah biasa menjadi pemodal partai politik menjelang pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Terutama, dalam pembiayaan kampanye parpol. Peneliti Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan mengungkapkan, seorang pemodal yang menyumbangkan dana pemilu biasanya tidak menyumbang secara gratis. "Kontribusi pemodal dari kalangan bisnis terhadap aktor politik bukan relasi gratisan. Jelas ada timbal baliknya. Ada janji yang terbangun, proyek. Pemodal terkadang memiliki peran dominan untuk mengendalikan aktor politiknya," ujar Dahlan dalam diskusi "Membatasi Belanja Kampanye Pemilu" di Bakoel Koffie, Jakarta , Minggu (18/3/2012).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengajak masyarakat Indonesia bijak menyongsong hajatan besar regenerasi kepemimpinan nasional. Diharapkan Pemilu 2014 terselenggara dengan lebih berkualitas dan mendapat partisipasi luas dari masyarakat.

Situspolitik,Jakarta:  Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN, Amien Rais, menyatakan dirinya pesimistis terhadap kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator di Korlantas Mabes Polri dapat diselesaikan. "Ya, saya pesimis," ujar Amien di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (8/8/2012). Meski presiden akhirnya mengatasi polemik penanganan kasus simulator dan memerintahkan KPK untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut, menurut Amien, belum tentu KPK dapat mengungkap dan memprosesnya secara hukum hingga tuntas.

“Bayangkan saja. Untuk seseorang maju sebagai wali kota atau bupati, harus seizin DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai. Ini berarti DPP begitu berkuasa,”  TEMPO.CO ,  Jakarta  - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengkritik kondisi perpolitikan di Indonesia. Menurutnya, ketika memasuki era desentralisasi saat ini, dengan perekonomian yang sudah menyebar dan tumbuh di berbagai kota, politik Indonesia justru semakin tersentralisasi.

Beijing, Teraspolitik -  Pemerintah China membredel dua situs politik, Sabtu (7/4). Pengelola situs diperintahkan menghentikan operasi selama sebulan karena mengecam para pemimpin negara itu. Para pejabat mengatakan, situs Mao Flag, dan Utopia diperintahkan tutup untuk meralat isi situs mereka. Ini merupakan langkah terbaru penindakan pemerintah terhadap internet.

Seorang facebooker Sumenep menuangkan hasil pengamatannya soal perkembangan dan kualitas pacu Bandara Trunojoyo, isi tulisannya bisa di klik di milis facebooknya dengan nama   Suryadi Putra Adirasa http://www.facebook.com/groups/429225787100733/446770725346239/?notif_t=group_activity

Deposito adalah produk simpanan di Bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja atau sesuai dengan jatuh temponya sehingga deposito dikenal juga sebagai tabungan berjangka. Sebagaimana layaknya tabungan yang sudah memasyarakat, deposito juga banyak dipilih orang sebagai alternatif lain dalam menyimpan uangnya.

SITUSPOLITIK, SUMENEP| Seorang anak tokoh agama yang sering disebut kiai di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Sumenep, Madura, Jawa Timur, ditangkap polisi karena membawa dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Narkotika yang diselipkan tersangka Haji Ahmad Sukarno Masyurat di bagian tengah mobilnya diketahui polisi dalam sebuah razia Cipta Kondisi Desa Ketawang Laok, Guluk-guluk, oleh Kepolisian Resort Sumenep