Jakarta, seruu.com - Terkait dengan hilangnya nama perusahaan tambang raksasa PT Freeport dari 149 perusahaan yang melakukan penggelapan pajak bersama Gayus Tambunan, Bambang Sosatyo selaku anggoto DPR RI Komisi III bidang hukum menduga ada permainan di Kementerian Keuangan cq Dirjen Pajak yang mengarah ke tindakan mafia pajak.
"Saya menuntut Kementerian Keuangan cq Ditjen Pajak untuk menjelaskan hilangnya nama Freeport dari daftar perusahaan yang diungkapkan oleh Gayus Tambunan. Nama Freeport semula masuk dalam daftar perusahaan yang ditangani Gayus," papar Bambang melalui pesan singkatnya, Senin (17/1)
Bambang juga menjelaskan ketika Polri mengkonfirmasi ke kementerian keuangan, Ditjen Pajak menyerahkan daftar baru yang tidak mencantumkan identitas Freeport. Jelas Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan DPR.
Selanjutnta, Bambang berharap agar ada penjelasan secara terbuka dari Kementerian Keuangan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah spekulasi atau dugaan yang tidak diinginkan, pasalnya kasus mafia pajak sampai saat ini selalu menjadi perhatian publik
"Harus disadari bahwa mafia pajak telah membakar emosi publk. Karena itu, upaya oknum birokrat menutup-nutupi atau melindungi pelaku penggelapan pajak harus ditindak tegas," pungkasnya. [nr]
"Saya menuntut Kementerian Keuangan cq Ditjen Pajak untuk menjelaskan hilangnya nama Freeport dari daftar perusahaan yang diungkapkan oleh Gayus Tambunan. Nama Freeport semula masuk dalam daftar perusahaan yang ditangani Gayus," papar Bambang melalui pesan singkatnya, Senin (17/1)
Bambang juga menjelaskan ketika Polri mengkonfirmasi ke kementerian keuangan, Ditjen Pajak menyerahkan daftar baru yang tidak mencantumkan identitas Freeport. Jelas Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan DPR.
Selanjutnta, Bambang berharap agar ada penjelasan secara terbuka dari Kementerian Keuangan, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah spekulasi atau dugaan yang tidak diinginkan, pasalnya kasus mafia pajak sampai saat ini selalu menjadi perhatian publik
"Harus disadari bahwa mafia pajak telah membakar emosi publk. Karena itu, upaya oknum birokrat menutup-nutupi atau melindungi pelaku penggelapan pajak harus ditindak tegas," pungkasnya. [nr]
Komentar
Posting Komentar
SITUS POLITIK INDONESIA