Pramono (m.tubasmediacom) |
“ Untuk itu, KPK harus tuntaskan menyeluruh, baik di DPR maupun pemerintah,” ujar Pramono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2012) sembari menambahkan pihaknya juga memprihatinkan terseretnya ZD dalam kasus tersebut. Apalagi selain duduk di Komisi VIII bidang agama, ZD yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar ini juga tercatat sebagai anggota Badan Anggaran DPR.
Ini membuat Prammono menuntut adanya perbaikan sistem di Banggar DPR. “Semakin hari semakin menjadi. Harus ada perbaikan sistem di Banggar menyangkut keterlibatan mereka yang terlalu lama di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintahan,” lanjut politisi PDIP itu.
Pramono pun yakin kasus dugaan korupsi Alquran ini tidak hanya melibatkan ZD. “Praktik semacam ini pasti juga melibatkan unsur pemerintah,” kata dia. Terlebih dalam kasus pengadaan Alquran semacam ini DPR tidak memiliki kewenangan langsung.
“Jadi pasti ini soal keterlibatan anggota DPR dalam membantu menganggarkan proyek itu,” ujar Pram. Selain ZD, KPK telah menetapkan Direktur Utama PT KSAI DP sebagai tersangka. Menurut KPK, DP masih berkerabat dengan ZD. (viv/eru)
Komentar
Posting Komentar
SITUS POLITIK INDONESIA