Kiyai Sepuh Turun Gunung

Bersama Warga Demo Tuntut KPU Dibubarkan

PAMEKASAN–Krisis politik yang terjadi di Pamekasan pasca pencoretan salah satu pasangan calon (paslon) oleh KPU setempat, semakin menggumpal. Kemarin (12/11) ribuan warga mengepung kantor DPRD, menuntut agar KPU dibubarkan lantaran dinilai tidak netral dan berpihak kepada salah satu calon.

Indikasi ketidaknetralan KPU, versi massa, saat penetapan pasangan calon (paslon) KPU Pamekasan terkesan tebang pilih. Pasangan Ach. Syafi i Yasin dan Kholil Asyari (ASRI) tidak diloloskan. Padahal, menurut mereka semua persyaratan sudah lengkap.

Sedangkan pasangan KOMPAK (Kholilurrahman- Masduki untuk Pamekasan kondusif) yang diyakini tidak punya ijazah SD/MI malah diloloskan. Aksi massa dimulai dari sekitar Monumen Arek Lancor. Mereka melakukan long march menuju kantor DPRD di Jalan

KERANDA MAYAT: Massa pendukung ASRI long march menuju gedung DPRD Pamekasan kemarin.

Kabupaten. Selain berjalan kaki, massa juga terlihat menggunakan sepeda motor dan kendaraan bak terbuka.

Seperti aksi-aksi sebelumnya, massa membawa sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap KPU Pamekasan. Ditengah jalan mereka meneriakkan kecaman keputusan KPU cacat hukum. Serta, KPU terkesan memihak kepada incumbent. ”KPU tidak adil dan sudah jelas keputusan yang dilakukan terindikasi keputusan pesanan. KPU harus dibubarkan saja,” timpalnya.

Menariknya, setelah tiba di Jalan Kabupaten mereka bisa masuk secara leluasa hingga depan Kantor DPRD Pamekasan. Itu karena pengamanan untuk peserta aksi terkesan lunak. Saat peserta aksi hendak masuk ke Kantor DPRD Pamekasan aparat sempat menghalangi. Namun, peserta aksi ternyata bisa menerobos barikade baju cokelat itu. Ketika itu sempat terjadi ketegangan antara massa dengan polisi.

Itu setelah polisi mencoba menghadang rombongan para ulama dan kiai yang akan masuk ke kantor DPRD. Namun, akhirnya bisa dimediasi dan perwakilan kiai langsung bisa masuk bertemu dengan anggota DPRD. Dari pantauan Jawa Pos Radar Madura, setidaknya ada dua kiai berpengaruh yang ikut larut dalam aksi massa. Yakni, KH Syamsul Arifi n selaku Pengasuh Ponpes Banyuanyar dan KH Ghafur selaku Pengasuh Ponpes Al Mujtamak Plakpak, KH Mundhir Kholil selaku Pengasuh Ponpes Sumber Batu Larangan, KH Arif Madani dari Ponpes Sumber Bungur Pakong.

Dalam penjelasannya dari atas kendaraan bak terbuka KH Samsul Arifin menuturkan, dirinya murni dijemput masyarakat. ”Masyarakat sudah tidak kuat dengan kezaliman ini. Kami dengan para kiai yang lain diminta untuk mendampingi,” ucapnya. Tidak hanya itu, para kiai meminta agar ketua DPRD menemui langsung di lantai bawah. Itu supaya semua jelas dan transparan. Akhirnya, Plt Ketua DPRD Halili yang didampingi oleh perwakilan anggota DPRD lain menemui para kiai.

Di hadapan Plt ketua DPRD, massa meminta DPRD sudah ada keputusan selama tiga hari ke depan atau hinga Rabu (14/11) mendatang. Terutama, kaitannya dengan keputusan yang dikeluarkan KPU terkait pencoretan pencalonan ASRI. Jika tidak ada keputusan politik dari DPRD, massa memastikan akan datang lagi ke gedung dewan. Mereka mengancam untuk mengerahkan massa yang lebih besar.

Plt Ketua DPRD Pamekasan Halili menjelaskan, dirinya bersama anggota yang lain akan melakukan sidang terkait masukan yang dituntut oleh massa. ”Kami tidak bisa memutuskan sekarang. Kami masih akan melakukan konsolidasi dengan semua fraksi, ” ucapnya. Jawaban Halili sempat memancing riak kecil di kalangan pedemo. Bahkan, massa langsung mendesak Halili untuk segera mengeluarkan rekomendasi pencabutan itu.

Hari ini kami akan menunggu keputusan DPRD. Kalau tidak ada keputusan kami tidak akan pulang,” ungkap massa. Namun, lagi-lagi ketua DPRD menjelaskan, pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri. Melainkan harus mendapatkan persetujuan dengan yang lain. ”Sekali lagi maaf, kami akan lakukan sidang paripurna secepatnya,” ucapnya tegas. (radar)

Sumber: pamekasan.info