PKB dan PPP Sumenep Tidak Memenuhi Syarat Kuota Perempuan

Barisan kader perempuan Partai Demokrat Kabupaten Sumenep penuh semangat mengikuti Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat se-Jawa Timur di Gelora Pancasila, Jl. Indragiri, Surabaya, (11/10/12). (Liputanwinda/Syafrudin Budiman)

SITUSPOLITIK, SUMENEP – Karena tak ingin ribet untuk merubah susunan kepengurusan, dua partai politik (parpol) pemenang pemilu Sumenep mengabaikan keterwakilan 30 persen kuota perempuan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumenep dan Partai Persatuan Pembangunan Sumenep lebih memilih untuk mengisi formulir B13 tentang ketidaksanggupan memenuhi syarat kuota perempuan.

“Berdasar data Komisi Pemilihan Umum Sumenep (KPUD) Sumenep PKB hanya memiliki 28,6 persen dan PPP hanya memiliki 13,3 persen dari kuota 30 persen perempuan yang harus dipenuhi. Namun kedua partai ini lebih memilih mengabaikannya,” kata Ali Fikri, Anggota KPUD Sumenep
, saat ditemui di kantor KPUD Sumenep, Jl. Asta Tinggi, Desa Kebunan, Sumenep, Kamis (6/12).

Menurut Fikri sapaan akrab Ali Fikri, tidak ada masalah kalau PKB dan PPP memilih tidak memenuhi kuota perempuan. Parpol tersebut tetap bisa mengikuti pemilu, apabila secara nasional lolos verifikasi faktual. Tidak ada sangsi secara administrasi, tetapi KPUD Sumenep akan mengabarkan kepada media dan masyarakat parpol mana yang tidak memenuhi syarat kuota 30 persen perempuan.

“Sebenarnya parpol bisa mengajukan perubahan susuanan kepengurusan kepada pengurus pusat agar memenuhi kuota 30 persen. Ternyata PKB dan PPP lebih memilih mengisi surat pernyataan di formulir B13,” ujarnya.

Sesuai hasil verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2014 di Kabupaten Sumenep, ada lima parpol yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan. Diantaranya PKB, PPP, Hanura, PKPI dan PDP.

“PKB dan PPP Sumenep tidak merubah susunan kepengurusan untuk memenuhi syarat. Sementara lainnya lebih memilih memperbaiki susunan kepengurusan untuk memenuhi syarat kuota 30 persen perempuan,” terang Fikri. (rud)